Terkait Pasokan Gas- DPR Akan Surati Presiden

16-06-2010 / KOMISI VII

Terkait masalah pasokan gas, Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto (Fraksi PG) mengusulkan agar DPR segera mengirim surat kepada Presiden untuk minta supaya dilakukan renegosiasi kontrak gas, terutama soal alokasi penjualan gas dari Blok Coridor milik ConocoPhilips ke Singapura.

"Untuk kepentingan bangsa kita.DPR minta renegosiasi dari 700 MMSCFD itu, 50 % dialihkan ke Indonesia,” tegas Dito dalam rapat kerja gabungan antara Komisi IV, VI dan VII dengan Menko Perekonomian, Mendag, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (16/6/2010).

Menurut Dia, ironis, dalam 20 tahun terakhir, Singapura tidak pernah mengalami pemadaman listrik, padahal pasokan gasnya berasal dari Indonesia, sementara PLN selalu mengeluhkan kekurangan gas sehingga pemadaman listrik masih terus terjadi.

Pada rapat gabungan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Promono Anung, Ia menambahkan, jika dalam 2-3 bulan ke depan renegosiasi berhasil dilakukan dan pasokan ke Singapura tersebut dikurangi sekitar 100 MMSCFD saja, maka subsidi listrik bisa turun hingga Rp 6 triliun dalam APBN 2011.

"Kami memberikan dukung politik supaya kita dapat pasokan gas supaya wacana bebas padam padam 30 Juni bisa tercapai," ungkapnya.

Usulan lain disampaikan Anggota Komisi IV Rosyid Hidayat (Fraksi PD). Menurutnya bila rapat gabungan tersebut tidak menghasilkan keputusan konkrit soal pasokan gas, maka DPR sebaiknya membentuk Panitia Khusus (Pansus)

“Kalau forum ini tidak menghasilkan keputusan apa-apa, kita bentuk pansus saja, supaya dapat diketahui siapa belang keladi penyebab kelangkaan gas di Indonesia,” usulnya

Rosyid juga menyayangkan adanya pihak yang masih berencana memperpanjang kontrak dengan pihak Jepang hingga 2015, padahal di dalam negeri sangat membutuhkan pasokan gas tersebut dan diprediksikan akan mengalami krisis pada 2012

Tidak hanya untuk keperluan listrik, tapi sebagai wakil rakyat yang membidangi Pertanian, ia juga mengingatkan keperluan gas untuk pabrik pupuk karena kebutuhan akan pupuk mencapai 19ton pertahun. (sw)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...